Gaji Tinggi Berarti Tidak Korupsi ?

“Gaji yang tercatat Rp. 62 juta, dengan catatan hilang Rp. 25 juta karena membayar pajak,” kata Antasari, si pimpinan KPK. Dia ungkapkan itu pada sebuah kesempatan (Jawa Pos, 4 April 08), sisanya, ujar dia, paling hanya sekitar Rp. 40 juta.
Sementara itu gaji sang ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan menurut catatan Jawa Pos per 28 Januari 2005 sebesar Rp. 24.390.000, terdiri atas gaji pokok Rp. 5.040. juta. Tunjangan jabatan Rp. 18,9 juta, dan uang paket Rp. Rp. 450 ribu. Lalu ditambah dengan tunjangan khusus (Rp. 31,1 juta). Alhasil si Manan ini setiap bulan akan membawa pulang Rp. 55.490.000, tanpa potongan pajak. Belum lagi penerimaan dari uang sidang.

“Bangsat !” sumpah serapah muncrat dari mulutku,
BRAKK ... Kursi kantor jadi sasaran kaki,
“Dasar pejabat edan tak pernah mikir rakyat kelaparan !”. Sumpah lagi..
Tentu saja sumpah itu terasa wajar ditengah-tengah semua orang sibuk mencari gas dan minyak tanah yang tiba-tiba hilang entah kemana. Terasa wajar ditengah banyaknya TKI kita di Malaysia dan Arab Saudi yang pulang hanya tinggal nama. Yang sampai ke Bandara Soekarno Hatta hanyalah “mayatnya”. Mereka mati. karena beratnya bekerja menanggung dan membiayai beban hidup mereka. Atau mereka mati karena disiksa majikan di negeri orang sana. Semua terasa wajar, wajar menyumpahi pejabat tak tahu diri ditengah kondisi seperti tadi.

“Namanya juga pejabat,” suara parau menimpali
“Mending kalau bekerja dengan benar,” tukang ketik di kantor itu bernada risau
“Apa tidak malu yaa ?” suara cleaning service sekaligus merangkap office boy sekalian satpam.
“Khan agar mereka tidak korupsi,” ada suara malaikat di sudut situ.

Itu dia masalahnya coy !
Meskipun telah ada kebijakan negara untuk memberikan gaji yang jumlahnya nyaris tak terpikirkan oleh masyarakat umum di Indonesia, toh perbuatan “main belakang”, praktek “meminta amplop tambahan”, “pungli” dan entah apalagi namanya begitu subur dilakukan oleh para pejabat bergaji tinggi itu tadi. Mulailah dari si Bagir Manan. Lembaga terhormat yang dipimpinnya itu pernah tersandung skandal BLBI yang jumlahnya tak tanggung-tanggung 6,2 milyar. Si Urip sebagai seorang jaksa agung muda tindak pidana korupsi tertangkap basah dengan uang sejumlah itu di tas yang dibawanya. Masalahnya adalah tertangkapnya itu selepas dia keluar dari rumah Syamsul Nursalim, si tersangka kasus BLBI yang baru saja diputus bebas. Orang goblok sekalipun akan bisa menghubungkan fenomena sederhana ini. Nursalim bebas, Urip dapat uang yang jumlahnya tak tanggung-tanggung.

“Gampang,” kata si tukang jual minuman di depan kantor siang itu,”pasti itu uang suap !”
“Bisa juga ucapan terima kasih,” timpal si penjual bakso, “khan udah jadi hal biasa,”

Itulah masalahnya coy !
Apapun nama uang 6,2 milyar itu, bahkan si Urip sendiri mengaku bahwa uang itu adalah hasil bisnis permata dia dengan keponakan si Nursalim. Enak sekali dia bilang ! bisnis permata hingga milayaran rupiah. Kenapa baru terbongkar dan mengaku sekarang bahwa seorang pejabat tinggi yang sangat sensitif berhubungan dengan hajat pembongkaran korupsi dan “main mata” berbisnis ? sebuah dagelan yang sempurna (kata Andra & The Backbone). Kemiskinan, ketidaknyamanan, kepahitan hidup yang dirasakan hampir merata oleh seluruh rakyat, nampaknya tidak membuat mereka paham bahwa hidup harus berhemat dan empatik pada rakyat. Di saat si Anto harus ngamen dan menjajakan koran untuk uang receh seratus dua ratus perak, di saat itu pula si Urip berbisnis permata milyaran rupiah. Hidup memang tidak adil. Kalau memang ini adalah sistem yang sudah diatur oleh Tuhan. Artinya ketidakadilan juga termasuk apa yang ditakdirkan Tuhan, aku akan bertanya : Mengapa harus ada ? apa tujuannya ? untuk membuat si miskin semakin potensial masuk neraka (karena mengumpat dan merutuk si kaya?), atau untuk membuat si kaya semakin potensial masuk surga karena uang kekayaannya bisa mendirikan masjid dan gereja ? ahh semakin banyak yang tidak bisa dimengerti dari fenomena ini.

Kemarin ketika membaca majalah Tempo, baru aku tahu bahwa di badan moral seperti Lembaga Sensor Film itu ternyata juga terjadi praktek percaloan. Calo yang berkeliaran menjadi traffic menghubungkan para produser dan sutradara dengan sepucuk surat keterangan atau stempel tanda “lolos sensor” dari LSF. Menurut cerita Tempo, pembayaran atas sensor itu bervariasi atas panjang dan durasi film. Ada yang dihitung berdasarkan panjang reel nya (film 33 mm), dan ada pula yang dihitung durasi tayangannya (film iklan dan sinetron). Sampai disitu semua wajar-wajar saja. Anggota LSF bekerja menyensor, lalu produser membayar biaya kerja itu. Ini wajar. Sekali lagi wajar. Nah .. menjadi tidak wajar kalau ternyata di kantor atau gedung Film itu, tidak konkret dimana tempat memberikan reel film yang akan disensor, semacam loket penerimaan dan loket pengembalian film begitulah (bayangkan saja saat kita mau buat SIM di kepolisian, khan banyak loket tuh). Artinya di gedung Film itu tidak ada sama sekali kegiatan orang hilir mudir membawa reel film dan apapunlah yang menunjukkan telah adanya bukti konkret film yang disensor. Terus transaksi penyerahan bahan film yang akan diedit itu dilakukan dimana ? he he .. yang paling ekstrem bisa dilakukan dilahan parkir ! Bagaimana caranya ? Begini neh, nanti akan ada “penghubung’ yang mendatangi mobil produser atau orang suruhan itu. Bicara tentang penghubung mungkin tak apa-apa. Masalahnya adalah “jasa” yang ditawarkan sang penghubung mampu mempercepat proses keluarnya surat tanda lulus sensor. Kecepatan itu akan berbanding lurus dengan berapa “ongkos” yang dititipkan pada sang penghubung. Artinya semakin besar duit yang dititipkan, maka semakin cepat proses penyuntingan dan pengecekan dari LSF. Itulah masalahnya. Jadi urusan lembaga sensor film bukan semata-mata hanya melihat dan mengecek kesesuaian film dengan moral dan budaya bangsa, melainkan juga terkait dengan seberapa besar duit yang disetor pada “kaki-tangan” lembaga tersebut. Ahh memang semakin banyak yang tidak bisa dimengerti dari fenomena ini.

“Terus bagaimana nasib orang-orang seperti kita ini ?”
“Diam sajalah,” Napas berat mengiringi, “diteguk dan ditelan saja,”
“Kenapa kita harus diam ?”
“Karena kita emang miskin dan tak mampu melawan,”
“Sampai kapan ?”
“Besok sampai mereka yang zalim itu sadar, “
“Kapan mereka sadar ?”
“Tunggu saja hingga kau terbiasa dizalimi,”
“Jadi kudu kita yang terbiasa dan menganggap tak ada apa-apa ?”
“Ya iyalah,” gigiku gemerutuk, “emang begitulah nasib kita,”

Memang ternyata ditengah segala ketidakadilan dan kezaliman yang mendera, tak ada yang bisa dilakukan selain membiasakan diri dengan ketidakadilan itu. Melihat dunia seolah-olah tak ada apa-apa. Menjalaninya dengan menutup mata. Membiasakan diri bahwa semua baik-baik saja. Larilah dari realitas dunia. Maka jangan pernah heran, di Indonesia segala bentuk sinetron dan film tentang mimpi, yang bintangnya kaya raya, pasti ditongkrongin dari ashar hingga isya. Memang inilah Indonesiaku tercinta. Tempat di mana uang sebesar 5,1 milyar hanya dititipkan lewat seorang kurir tanpa kejelasan apa-apa. Katanya untuk menyogok para ketua KPK. Lalu terjadi masalah pada wewenang dan kekuasaan, tempat segala dramaturgi dimainkan. Memang inilah Indonesiaku tercinta. Tempat di mana kita hanya bisa bermimpi dan mengumbar utopia tentang sejahtera nan merata, sambil berbincang lagenda ‘cecak & buaya’.
Percuma saja menggaji Antasari di atas rata-rata, percuma saja memberi Ketua MA nilai bulanan besar tak terkira. Itu semua tidak akan membuat mereka ogah menerima sogokan dan tekanan uang ‘pelicin’ dan apa namanya ? gratifikasi ? ahh istilah apa pula itu ! Begitu besar godaan uang dan kekuasaan. Begitu berat melawan naluri kehewanan. Jabatan tinggi dipertaruhkan. Terobos sana-terobos sini dengan menggunakan wewenang. Cara kerja kepolisian di republik ini telah memberi kita gambaran. Sekali lagi kita hanya bisa diam, menekan semua itu di alam bawah sadar. Tempat di mana kita hanya bisa bermimpi dan mengumbar utopia tentang sejahtera nan merata.

Itulah masalahnya coy, dan nampaknya itu akan tetap jadi masalah kita. Bukan para petinggi di atas sana.

Gondosuli, pukul 03 dinihari, 5 Agustus 09

Permintaan Maaf sang ” Buaya” ?

Pengantar

Beberapa hari yang lalu kita semua mungkin sempat menyaksikan konflik antar dua lembaga tinggi di negeri ini : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Beragam versi penceritaan terkait dengan kasus pengusutan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh dua lembaga itu terus berlanjut hingga hari ini. Di tengah-tengah gencarnya pemberitaan tentang fenomena tarik menarik kekuasaan antar dua lembaga itu, muncullah istilah unik untuk menggambarkan kedua belah pihak. Istilah itu adalah ‘Cecak dan Buaya’. Istilah itu muncul dari hasil wawancara wartawan media massa dengan salah seorang petinggi Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia, yakni Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duaji. Analoginya untuk menggambarkan KPK dan Polri adalah dengan mengistilahkan Cecak melawan Buaya. KPK dianggap sejajar dengan cecak, sementara Polri dianggap sebagai buaya. Sampai di situ tidak ada masalah, andai saja kata itu hanya sekadar dimaksudkan untuk mencari padanan yang tepat untuk membuat wartawan dan publik agar lebih mengerti. Masalahnya kemudian adalah penyertaan “nilai” pada kedua kata itu.

Merujuk pada kata Cecak yang dilekatkan pada KPK, opini publik terbawa pada makna dontotasi kapasitas tubuhnya yang kecil, dan lemah, menuju pada makna konotasi ketidakberdayaan, pihak yang bakal kalah, pokoknya stereotipe keteraniayaan. Cecak ini harus berhadapan dengan buaya sebagai kata ganti lembaga kepolisian. Anda tahu khan buaya ? makhluk melata yang kuat luar biasa, tak tembus peluru pada bagian tubuh tertentu, dan memiliki kepekaan dan saraf sensor yang peka. Dia pemangsa. Ganas. Sulit untuk ditaklukkan. Apalagi diajak ‘berkawan’. Itulah makna konotasi atas lembaga kepolisian. Dari dua istilah ini kemudian, masalah terus bergulir. Pendek kata, publik kemudian meletakkan dua kata itu berhadap-hadapan, seperti halnya KPK dan POLRI yang berhadap-hadapan. KPK teraniaya, kepolisian jumawa dan arogan luar biasa. Merasa sudah terjebak dengan dua istilah itu, maka pada kesempatan berikutnya Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyatakan permohonan maaf atas problematika yang ditimbulkan dua istilah tersebut. Permintaan maaf itu kemudian beberapa kali diulangi dalam dengar pendapat dengan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu. Hal ini begitu menarik. Jarang sekali sebuah lembaga sebesar kepolisian dengan terbuka meminta maaf kepada publik atas ucapan seorang pejabatnya. Dari sisi dunia public relations, ini merupakan cerminan betapa beratnya menyandang dan mempertahankan citra positif. Sedikit saja salah mengeluarkan pernyataan, maka efek negatifnya akan membuat lembag sulit untuk lepas dari prasangka buruk publik. Sangat merugikan.

Tulisan berikut ini berupaya mensejajarkan pernyataan maaf Kapolri, jenderal BHD di atas sebagai sebuah representasi permintaan kelembagaan. Sudut pandangnya adalah strategi dan taktik public relations yang baik. Pemahaman kita akan dibangun dengan menguraikan beberapa konsep tentang public relations (PR), menyangkut peran dan fungsi PR, aplikasi praktek PR, kesenjangan aplikasi, dan akhirnya mencoba mencari ruang ‘negosiasi’ atas kesenjangan ranah praktek tersebut.


Pencitraan Positif : Peran & Fungsi PR ?strong>

Permintaan maaf yang disampaikan Kapolri sebenarnya menjadi sebuah strategi menarik dari sudut pandang praktek PR. Dengan melakukan itu, dia telah menyelamatkan institusinya. Lembaga yang dinilai telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Sebuah permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada publik menjadi penanda pahamnya institusi ini pada akibat negatif dari publisitas yang buruk. Hal ini tidak gampang dilakukan. Seperti dilansir oleh John Kador (2009) bahwa meminta maaf akan mampu menjadi kekuatan penyembuh secara psikologis. Kapolri telah melakukan itu. Namun masalah tidak serta merta selesai. Sebuah praktek PR yang baik bukan sekadar meminta maaf. Masih banyak rangkai strategis lain yang harus dibangun. Sebagai sebuah institusi bentukan pemerintah, Polri membutuhkan sebuah rangkai strategis PR jangka panjang. Beberapa catatan konseptual akan membantu kita memahami situasi ini.

Dunia public relations selalu diidentikkan dengan sebuah dunia program strategis menuju pencitraan positif kelembagaan di depan mata publik melalui kekuatan informasi dan publisitas maksimal (Lovel, 1982; Cutlip, et.al, 2000; Laermer & Prichinello, 2009). Pada beragam konteks (Bank, 1995) peran dan fungsi PR dilekatkan dengan beragam kiat dan strategi yang sangat dinamis (Black, 1994; Gregory : 2003). Apabila kita merujuk pada peranan PR, maka kita akan membicarakan tentang bagaimana sebuah divisi dan bagian PR dalam sebuah lembaga atau institusi bekerja keras untuk mendesain beragam program strategis. Sementara itu, kalau kita berbicara tentang fungsi PR maka kita akan membicarakan tentang beragam kapasitas dan keahlian yang melekat pada lembaga maupun sosok personal yang terlibat dalam praktek penyelenggaraan PR. Kedua-duanya tidak selalu hadir bersamaan pada saat praktek PR dilaksanakan. Kadang-kadang sebuah lembaga tidak merasa harus memiliki sebuah departemen atau bagian PR. Untuk menangani berbagai masalah terkait dengan memberikan informasi, mereka menunjuk seseorang yang bertindak sebagai juru bicara. Inilah PR dalam konteks fungsional. Institusi merasa terlalu dini untuk membentuk sebuah divisi PR. Untuk itu mereka melekatkan peran itu ke dalam fungsi komunikasi personal seseorang yang ditunjuk tadi. Beberapa kasus perbankan, lembaga pemerintah, dan dunia bisnis di Indonesia telah melakukan ini. Saat krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika, beberapa perusahaan besar seperti IAG, LG, menempatkan direktur utama dalam kapasitas dan fungsinya sebagai PR bagi perusahaan saat harus bernegosiasi dengan pemerintah. Hal ini memang penting guna menunjukkan kepedulian dan respek pada pemerintah (Dominguez, 1982). Pencitraan positif yang diharapkan sebagai tujuan akhir dari sebuah upaya strategis PR ini didapat melalui empat jalur utama yakni public understanding (pengertian publik), public confidence ( kepercayaan publik), public support (dukungan publik), dan public cooperation (kerjasama publik). Apa yang telah dilakukan oleh Kapolri adalah sebuah upaya pencapaian dan perbaikan atas empat jalur utama tersebut.

Kesenjangan Ruang Teori dan Praktek PR : Salah Siapa ?

Dari ungkapan permintaan maaf secara terbuka Kapolri, muncul pertanyaan : mengapa bukan kabag Hubungan Masyarakat (public relations officer -PRO) kepolisian saja yang meminta maaf ? Mengapa harus Kapolri sendiri yang mengucapkan hal itu ? Inilah sebuah aplikasi PR yang tidak melulu harus sesuai dengan beragam ranah teori dan konseptual di berbagai pelatihan PR. Bukan rahasia lagi berbagai praktek pelaksanaan program PR selalu tidak pernah persis sama dan sesui dengan rangkai teori dan ranah konseptual yang diajarkan di berbagai sekolah maupun kursus. Begitu besar nampaknya tugas yang harus diemban seorang PR officer, sehingga dia dituntut untuk pandai-pandai memahami situasi dan kondisi agar tujuan pencitraan dan reputasi tercapai tanpa mengorbankan atau ‘melacurkan’ konsep-konsep PR itu sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir PR bahkan telah menjadi semacam alat dari rangkai strategi marketing dalam meningkatkan penjualan (Harris, 1998 ; Ries & Ries, 2002 ; Scott, 2009). Padahal keinginan tertinggi dari para konseptor dan praktisi PR adalah menjadikan PR sebagai prinsip filsafat manajeman dan rancang strategis jangka panjang (Moore, 1987; White & Mazur, 1995). Di mana titik permasalahan dan kesalahannya ?

Mencari siapa yang bersalah atas berkembangnya definisi dan aplikasi PR dalam kehidupan nyata sebuah institusi mungkin bukanlah langkah bijak. Penelusuran atas kebutuhan dan daya adaptasi PR atas berbagai masalah institusi dalam relasi dengan publiknya mungkin menjadi semacam ‘pintu masuk’ yang lebih tepat. Dalam penjelasannya tentang sejarah PR, Cutlip et.al (2000) telah mengingatkan bahwa PR di masa depan mungkin akan bermetamorfosis menjadi sebuah strategi yang tidak pernah terbayangkan oleh para konseptor PR pada awalnya. Hal yang sama telah diungkapkan pula oleh Edward Barney saat melihat pesatnya perkembangan dunia PR (Seitel, 2001). Menurut Barney, pada saatnya nanti PR menjadi tak lebih dari sekadar alat untuk kepentingan lain yang lebih besar dari sebuah institusi. Pada satu titik, ini sangat menguntungkan bagi dunia PR. Pada titik lain kondisi mencampur adukkan PR dengan alat-alat publisitas lain (iklan, promosi penjualan, POP, event) akan membuat PR tidak lagi memiliki keistimewaan penjaga reputasi dengan prinsip proaktif. Tak bisa dipungkiri, keputusan di tingkat manajer tertinggi institusi akan berdampak pada cara pandang terhadap PR. Namun kemampuan para praktisi PR untuk menunjukkan kompetensi dirinya juga harus semakin dikembangkan. Perpaduan dua hal ini akan membuka ruang negosiasi antara kebutuhan manajeman institusi dengan kekuatan PR secara fungsional sebagai penjaga reputasi dan publisitas.

Ruang Negosiasi yang Bukan Basa-Basi

Pilihan agar permintaan maaf langsung disampaikan oleh Kapolri menunjukkan betapa masalah wacana ‘cecak dan buaya’ ini menjadi begitu krusial bagi kepolisian. Apa yang kita pikirkan andai posisi kepolisian dianalogikan sebagai sang cecak, yang mendapat perlakuan semena-mena “buaya’ KPK ? Tentu Kapolri tidak perlu meminta maaf. Wacana publik menguntungkan mereka. Sungguh berbeda dengan situasi saat ini. Mereka dirugikan. Untuk itu seluruh orientasi strategis saat ini diarahkan untuk pemulihan reputasi dan kredibilitas yang sudah dirintis sejak lembaga ini resmi ‘berpisah’ dengan TNI. Memandang kasus ini harus melihat luasnya ruang negosiasi antara teori PR dengan aplikasi prakteknya di lapangan. Praktek yang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan konteks evolusinya.

Keinginan Frazier Moore (1987) untuk membuat PR sebagai sebuah filsafat manajemen bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar PR itu selalu konsisten dan kekal. Namun dalam prakteknya, karena dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, perkembangan teknik dan sains, serta lingkungan yang berubah terus-menerus, membuat dia terus ber-evolusi secara konsisten. Cakupan perkembangan yang dipetakan Moore secara tidak langsung menunjukkan luasnya peta evolusi tersebut. PR menurutnya telah berkembang paling tidak dalam ruang-ruang opini publik dan persuasi; teori, metode, dan evaluasi komunikasi; riset media; analisis isi; studi khalayak; manajemen; peraturan pemerintah dan hukum; bahkan pada titik pertanggungjawaban sosial (CSR). Terbukanya peluang PR diterapkan dalam dunia pemasaran membuat dunianya menjadi lebih menarik. Terlebih-lebih PR memiliki kedekatan dengan sisi publisitas media massa. Pemanfaatan prinsip PR dalam menghadapi fenomena media baru (new media) nampak mengemuka dalam satu dekade ini. McQuail (2000) telah menempatkan empat kategori sebagai alat ukur kekuatan media baru yang bisa digunakan dalam dunia PR : media komunikasi interpersonal, kontribusi media interaktif, media pencari informasi, dan media untuk pertisipasi kolektif. Seperti yang disarankan oleh Scott (2009) bahwa memahami PR dalam konteks kompleksitas media informasi baru, akan menjadi area negosiasi antara sikap pihak manajeman dan kepasitas para praktisi PR. Sebuah ruang negosiasi yang akan terus menerus tercipta sepanjang PR itu harus tetap ‘hidup’ dan ‘berguna’.


Ruang negosiasi inilah yang memungkinkan PR menggunakan seluruh aktivitas untuk pencapaian tujuan menjaga reputasi institusi. Seperti diungkapkan Ananda (2002), terdapat duapuluh aktivitas PR yang bisa digunakan sebagai ruang negosiasi penerapan. Banyaknya aktivitas tersebut menunjukkan bahwa PR mampu menjadi strategi yang sangat lentur atas beragam alat aplikasi di lapangan.

Duapuluh aktivitas PR yang disodorkan Ananda pada dasarnya sudah sering dilakukan seorang praktisi PR, entah sadar atau tidak. Ruang negosiasi yang begitu terbuka lebar bagi praktisi PR sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘melacurkan’ PR. Ini adalah sebuah upaya menciptakan energi baru terus menerus untuk ‘survival of the fittest’ di tengah-tengah perubahan teknologi dan informasi yang demikian pesat dalam diri publik. Justru manajer dan praktisi PR yang tidak siap akan tergilas oleh perubahan itu sendiri.

Integrasi Sikap : Tawaran Simpulan

Untuk membuat PR menjadi sebuah rancang strategis yang dinamis dibutuhkan pemahaman dan pengertian dua sisi yang simetris. Pertama, pihak manajeman institusi wajib mengetahui asas dan esensi public relations itu sendiri sebagai sebuah filsafat manajeman strategis. Kedua, para praktisi di level menengah dan tenaga teknis PR harus memiliki standar keahlian dan kemampuan atas beragam teknik dan strategik aplikasi PR. Penggabungan kedua sisi ini secara strategis bisa mewujud ke dalam ruang-ruang negosiasi penerapan PR sejak dari tahapan manajerial hingga tahapan teknis di lapangan.






Referensi :

Ananda, Ida Anggraeni, 2002. Public Relations : Sebuah Telaah dari Sudut Fungsi, Peran, dan Kedudukannya dalam Organisasi, Jurnal Visi Komunikasi, Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana.
Banks, Stephen P., 1995. Multicultural Public Relations : A Social-Interpretive Approach, London : Sage Publications.
Black, Sam,. 1994. The Essentials of Public Relations, London : Kogan Page Limited.
Cutlip, Scott M., Allen H. Center, & Glen M. Broom., 2000. Effective Public Relations, Eighth Edition, New Jersey : Prentice-Hall. Inc.
Dominguez, George S., 1982. Government Relations : A Handbook for Developing and Conducting The Company Program, New York : John Willey & Sons.
Gregory, Anne., 2003, Planning, and Managing A Public Relations Campaign: A Step by Step Guide, New Delhi : Kogan Page Limited.
Kador, John, 2009. Effective Apology : Merajut Hubungan, Memulihkan Kepercayaan, penerjemah Kunti Saptoworini & Th. Dewi Wulansari, Jakarta : Penerbit Gemilang.
Laermer, Richard, & Michael Prichinello, 2009. Full Frontal PR : Membuat Orang Membicarakan Anda, Bisnis Anda, atau Produk Anda, Penerjemah Lenny Hidayat, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
Lovell, Ronald. P., 1982. Inside Public Relations, Boston : Allyn and Bacon. Inc.
McQuail, Dennis, 2000. McQuail’s Mass Communication Theory, 4th edition, London : Sage Publication.
Moore, H. Frazier,. 1987. Hubungan Masyarakat : Prinsip, Kasus, dan Masalah, buku Satu, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Scott, David Meerman, 2009. The New Rules of Marketing & PR, Penerjemah Anastia Putri Ridiasa, Jakarta : Publishing One.
Seitel, Fraser P., 2001. The Practise of Public Relations, Eighth edition, New Jersey : Prentice Hall.
White, Jon, & Laura Mazur., 1995. Strategic Communications Management : Making Public Relations Work, London : Addison-Wesley Publishing Company.

Menteri Baru dan Empat Masalah Komunikasi

Sebagai Menteri yang mengurusi masalah komunikasi dan informasi, mungkin banyak pihak menyangsikan sosok Tifatul Sembiring, yang pada Rabu Malam (21/10/09), jam 10.00 WIB, resmi dinyatakan SBY sebagai Menkominfo. Apa pasal ? biasanya sektor ini dijabat oleh mereka yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan IT (Harmoko, ke laut aje !). Itu syarat minimal, mengingat kompleksitas problem IT di Indonesia memang berkutat pada perihal teknis. Seperti menteri Mohammad Nuh yang memiliki latar belakang bidang informatika. Kebijakannya berakhir pada hal yang sangat bersifat teknis : menyumbang komputer pada sekolah dan desa-desa ! Bagaimana dengan sosok Tifatul Sembiring ?

Setelah saya mengetahui latar belakang pendidikan dan wilayah kerja Tifatul Sembiring, mungkin kesangsian tadi sedikit terkikis. Beliau memiliki latar belakang sekolah informatika di Pakistan. Berlanjut pada kerja di bidang penerbitan. Begitu menjadi sosok penting di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dia menjabat Humas lalu kemudian menduduki posisi presiden partai bernafas Islam intelek tersebut. Dengan beberapa catatan ini, paling tidak sinyalemen ketidakpahaman dalam bidang IT akan tertepis dengan sendirinya. Lalu apabila secara personal dia tidak perlu diragukan, apa lagi yang menjadi saran dan kritik sebagai pekerjaan rumah besar beliau sebagai menteri yang nanti sangat terkait dengan isu “dunia datar” (world is flat) versi Thomas L. Friedman itu. Mari kita mulai dengan empat problem IT di Indonesia yang nantinya akan menjadi ancang-ancang bekerjanya mantan presiden PKS ini.
Seperti yang dilansir oleh AntaraNews (22/10/09) ada empat pekerjaan rumah yang bakal dihadapi oleh Menkominfo sesuai pengakuan Tifatul Sembiring. Pertama, Indonesia memiliki masalah besar dalam hal perbedaan kemudahan akses di kota besar dan daerah terpencil. Kedua, masalah kurangnya informasi edukatif dari media komunikasi tanah air. Ia berpendapat, komunikasi edukatif masih sangat lemah di mana 75 persen tayangan yang ada di media siaran Indonesia dinilai tidak mendidik. "Sebagai Menkominfo saya ingin komunikasi yang lancar dan informasi yang benar dalam arti lancar, mudah, dan bermanfaat," katanya. Masalah yang ketiga, infrastruktur ICT yang masih sangat lemah. Keempat, layanan informasi di Indonesia masih sangat kurang. Keempat masalah ini bisa dilihat dalam konteks strategis dan kenteks teknis. Keduanya untuk melihat indikasi mana yang betul-betul urgen menjadi problem komunikasi dan informatika negeri ini.

Pisahkan Ranah Strategis dan Ranah Teknis

Apabila dikatakan telah terjadi perbedaan kemudahan akses terhadap informasi di kota besar dan daerah terpencil di Indonesia, nampaknya yang dimaksud oleh Menkominfo adalah tentang posisi masyarakat sebagai sumber informasi. Artinya akses disini dimaknai sebagai sebuah komunikasi timbal balik antara masyarakat di manapun mereka berada. Apabila akses yang dimaksud adalah dalam hal kemudahan mendapatkan informasi (pasif) maka saat ini masalah itu hampir tidak ada lagi. Hampir diseluruh pelosok negeri ini telah terjangkau oleh sebelas stasiun televisi nasional, dan puluhan televisi lokal yang memang ada di wilayah masing-masing. Ini menandakan masyarakat sebenarnya punya akses dalam memperoleh informasi. Masalahnya adalah kemudahan akses informasi tersebut tidak sejajar dengan posisi dan kapasitas masyarakat sebagai pemberi informasi. Computer mediated communication (CMC) yang mengejewantah dalam internet, hingga hari ini masih menjadi bahan gengsi dan mewah bagi banyak kalangan di pedesaan. Mereka baru melihat internet sebagai sarana hiburan. Terbukti akses yang kuat kepada pornografi nyaris mewarnai negeri-negeri dengan peta geografis pedesaan mereka yang mayoritas. Pokok problemnya adalah, masalah akses adalah permasalahan teknis. Penyiapan mentalitas akan kebutuhan informasi yang harus melebihi insting mendapatkan kesenangan sebagai fungsi hiburan media harus segera diantisipasi kementrian ini.

Masalah kedua berlanjut sebagai respon atas insting hiburan dan bermain (ludens) yang memang kuat pada diri audiens di Indonesia. Seringkali terjadi perdebatan antara LSM yang berpihak pada media literasi dengan para kapitalis swasta pemilik stasiun televisi berikut segala variannya. Mereka yang berada pada kubu media literasi selalu melihat media sebagai ‘biang kerok’ menguatnya insting menghibur diri dan bermain-main manusia. Media menghadirkan tayangan melulu hiburan, memberikan isi laporan dengan frame bombastis dan gosip-gosip. Sementara pihak media(terutama stasiun televisi) mengklaim bahwa apa yang mereka sajikan semata-matas sebagai respon atas keinginan besar pemiras semata. Lembaga rating berkali-kali mengamini hal tersebut, setiap mereka melaporkan hasil riset mingguan mereka tentang acara yang paling banyak ditonton pemirsa. Bagi penggiat LSM media literasi, media penyebab. Bagi stasiun televisi, media sebagai akibat. Hasil komprominya adalah munculnya beragam terma unik sebagai judul acara di televisi Indonesia. Sebagai contoh adalah penggabungan unsur hiburan dan pendidikan (namanya edutainmen), dan juga bergabungnya unsur informasi dan hiburan (namanya infotainmen).

Masalah ketiga adalah masalah duit dan modal. Ini tentang infrastuktur. Di Indonesia, teknologi memang masih menjadi barang mahal. Sekaligus bergaya. Sangat biasa di negeri ini bahwa yang mahal itu identik dengan hedon dan gengsi. Internet masuk dalam bagian itu. Saat ini banyak orang menjinjing laptop hanya sekadar menunjukkan bahwa dirinya punya laptop dan termasuk dalam masyarakat informasi ala Alvin Toffler. Barang mewah meminta gaya mewah. Ada identitas di dalamnya. Identitas yang bisa menafikan wilayah fungsi dari sebuah produk maupun jasa. Menjinjing laptop masih belum sejajar dengan menggenggam handphone. Mengingat masih mahalnya teknologi, sudah sewajarnya pemerintah dan lembaga swasta mendukung pengadaan infrastruktur baik dengan regulasi maupun dengan bantuan konkret. Masalahnya : bagaimana kita menganggap bahwa menyediakan prasarana fisik bukanlah sebuah solusi atas akses itu tadi, melainkan akan menjadi pembuka masalaha baru saat masyarakat melihat dan merasa menggunakan internet lebih sebagai gaya ketimbang fungsi pencari informasi ?

Masalah layanan informasi bukanlah masalah teknis. Melayani dalam memberikan informasi tidak semata-mata identik dengan menyediakan perangkat personal computer di setiap sudut jalan, sudut mall-mall dan pusat perbelanjaan, serta menyediakan mobil informasi keliling bertuliskan pusat informasi turis (tourism information center). Khusus untuk pencarian informasi, masyaraka Indonesia masih sangat terbawa oleh tradisi oral mereka. Sekalipun telah jelas-jelas terpampang informasi tentang keberangkatan kereta di papan pengumuman stasiun, toh para penumpang kebanyakan masih sibuk mencari satpam atau para calo untuk sekadar bertanya langsung tentang hal yang sama dengan apa yang terpampang tadi. Tak cukup hanya membaca, mereka butuh penjelasan kata-kata. Informasi oral dibutuhkan untuk meyakinkan diri. Itulah mental oral. Tak mudah percaya dengan apa yang tertulis dan terpampang. Dari kenyataan itu tadi, makna menyediakan informasi tidak selesai hanya dengan menghadirkan perangkat teknis. Dibutuhkan seperangkat regulasi untuk menciptakan mental menyeimbangkan kepercayaan terhadap tradisi literal disamping keyakinan tradisi oral.

Mulai dengan Fact Finding

Fakta bahwa audiens di Indonesia sangat plural, sudah selayaknya menjadi prioritas perhatian sang Menkominfo baru ini. Pluralitas yang paling signifikan adalah tingkat pendidikan yang tidak selalu sejajar dengan peta area geografis. Sebagai contoh, di sebuah desa terpencil di Kalimantan, seorang lulusan sarjana Hukum ternyata sangat membutuhkan layanan internet dengan akses di atas rata-rata. Ini terjadi karena sarjana ini mengecap pendidikan tinggi di pulau Jawa, dengan mental terdidik yang didapatnya di pulau termaju Indonesia itu, kebutuhan akan informasi up date dia tidak lagi bisa disuplai oleh Kompas, Media Indonesia, Bulletin Siang, dan program-program built up lain (bullet theory). Dia butuh komunikasi interaktif sesuai dengan kebutuhannya (uses and gratifications). Kondisi ini memaksa pemegang otoritas tidak semata-mata terpana dengan prinsip kuantitas dan statistik dalam memutuskan diseminasi informasi dan pengadaan prasarana fisik infrastuktur bidang komunikasi. Ada wilayah kualitas yang terkait dengan pemaknaan dan penghargaan atas informasi yang jauh lebih penting dari sekadar melandasi diri dengan fakta berupa angka betapa “katro’ nya kita di depan PC atau laptop yang terhubung dengan sistem internet. Simpulnya, mengetahui bahwa prasarana fisik yang disediakan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan jauh lebih berarti dan bermakna positif dibanding menyediakan prasarana fisik infrastuktur tadi hanya untuk kebutuhan hedonis, gaya, dan intertain semata.

Bila yang terjadi adalah yang kedua maka, kementrian itu akan lebih disibukkan dengan fakta banyaknya pengakses situs dengan kata kunci Maria Ozawa, Miyabi, pornography, sex, dan sejenisnya. Takutnya, kita merasa telah berbuat menyelesaikan masalah, padahal yang terjadi adalah kita berhasil menciptakan masalah demi masalah. Berikutnya, kita serahkan segala keputusan pada sang Menteri baru agar bisa manakar dan menimbang atas segala keputusannya nanti. Dan tidak terpancing pada gebyar parade dan promosi keberhasilan program menteri melalui beragam iklan di radio, koran, dan televisi. Karena Menteri bukanlah selebriti. Itu pasti !!!



Pojok Ruang Daihatsu, Oktober 09

Media Massa dan Ideologi

Saya akan memulai tulisan kali ini dengan mengutip tekanan analisis Dominick Strinati dalam buku menariknya “Populer Culture : Pengantar Menuju Teori Budaya Populer” (Terjemahan Bentang 2003) tentang relasi ideologi dan media massa. Menurutnya, perspektif ekonomi politis memandang media massa menyampaikan nilai-nilai dan asumsi-asumsi dominan yang berasal dari dan melayani berbagai kepentingan kelas penguasa, dan mereproduksi struktur kepentingan kelas yang merata. Namun demikian, sedikit atau bahkan nyaris tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa ideologi-ideologi yang ditampilkan oleh media massa mempunyai dampak-dampak yang dikehendaki tersebut.

Secara sederhana nampaknya Strinati ingin mengatakan bahwa siapapun yang menguasai media tidak langsung bisa diartikan dia akan memiliki kuasa pula mengendalikan pemikiran khalayak yang mengonsumsi medianya. Larry Page & Sergey Brin adalah penguasa abad ini dengan bertahta di Google Inc. tapi apakah mereka lalu seenak hati menggunakan Google untuk menancapkan kuasa hegemonik ? di Indonesia ada Dhamoo Punjabi dan kerajaan Punjabi-punjabi lainnya yang baru saja berhasil memecahkan rekor atas tontonan 4 juta orang untuk film Ayat-ayat Cinta mereka. Lalu apakah film itu membawa anasir-anasir ke Hinduan ? justru film itu membawa pesan ke Islaman yang berbeda sekali dengan ajaran Hindu yang dianut keluarga Punjabi. Perspektif Marxis yang direkatkan saat melihat kehidupan media massa mungkin sudah waktunya diturunkan dari tahtanya. Terlebih-lebih saat kita mencoba menyeruak dalam kehidupan budaya populer. Namun sebelum berpanjang-panjang, ijinkan saya untuk terlebih dahulu mengupas makna kata ideologi dan dinamika konsep ini, baru kemudian kita relasikan dengan kritik Strinati di atas.

Dua Perspektif Ideologi

Secara historis, dunia mengenal dua sudut pandang utama yang mengulas konsep ideologi : Marxis dan non Marxis (Jary & Jary, 1991). Sesuai dengan namanya, sudut pandang pertama sangat berbau Karl Marx. Pemahaman ekonomi politik kelas yang dikembangkan Marx membuat pandangan tentang ideologi tidak jauh-jauh dari fetisisme komoditas. Kelas penguasa akan mempergunakan segala elemen dan instrumen untuk menjaga status quo mereka. Paham ini laris manis dimamah biak Antonio Gramsci, lalu dimuntahkan kembali dengan konsep hegemoniknya (Nemeth,1980). Pada tataran lebih tegas, Althusser memberikan kita konsep state apparatus untuk menunjukkan bagaimana ideologi bekerja dengan sangat baik demi kepentingan kekuasaan (Althusser,2004). Logika sederhana pendekatan marxis adalah bahwa ada pihak berkuasa (kelas penguasa) yang identik dengan kebenaran, melakukan praktek penguasaan dan mendominasi dengan ide-ide dan gagasan atas sekelompok pihak lain yang lemah (otomatis dikuasai) dengan kesalahan dan kealpaan mereka. Dalam bidang media, paham ini diamini oleh Noam Chomsky dengan merelasikan dinamika kehidupan institusi media massa dengan beragam kepentingan ekonomi politik (Herman & Chomsky, 1988).

Sementara itu, sudut pandang non marxis sangat identik dengan sosok Karl Mannheim. Kalau Marx dan pengikutnya adalah orang yang memapankan persoalan ideologi sebagai bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam diskusi tentang masalah sosial dan politik, maka Karl Mannheim adalah orang yang menghasilkan elaborasi komprehensif pertama dan terakhir tentang teori ideologi. Inilah pengakuan David McLelland, yang menyebut buku Mannheim “Ideology and Utopia” sebagai buku talaah ideologi paling komprehensif (McLelland,2005). Buku itu terbit pertama kali tahun 1929 di tengah-tengah kacaunya kehidupan sosial dan politik yang mencabik-cabik Republik Weimar. Telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pengantar oleh Arief Budiman dengan judul yang sama (1991). Mannheim mengarahkan perhatiannya untuk mengembangkan wawasan Mark serta tokoh lainnya yang sejalan, dan untuk menghasilkan sebuah teori ideologi yang komprehensif. Teori ini (yang kemudian terkenal dengan nama “sosiologi pengetahuan’ ) akan menyibak keterbatasan serta karakter parsial dari seluruh sudut pandang politis sepanjang sejarah, dan kemudian dia ingin memberikan landasan bagi penafsiran yang lebih harmonis, integratif, dan progresif tentang politik yang penuh pertentangan pada masanya. Usahanya itu memunculkan sebuah program penelitian untuk melakukan perlawanan terhadap kehancuran nilai yang diakibatkan oleh semakin menyebarnya kapitalisme industrial. Analisis ideologi gaya Marx yang berujung pada benar salah pada salah satu pihak, digantikan oleh analisis relasionisme gaya Mannheim. Baginya bukan perkara kebenaran subjektif yang relatif, melainkan bagaimana cara mengungkapkan setiap pemikiran orang dalam setiap zaman (berikut tokoh dan pengusanya) dengan eksistensi kehidupan orang-orang itu. Mungkin menjadi sedikit masuk akal melihat betapa bencinya Geert Wilders dengan Al-Qur’an mengingat konteks hidup masa remajanya di tepi barat Sungai Jordan yang sering ditembaki orang Palestina. Umur 17 hingga 19 tahun menjadi masa kritis dalam pemikirannya tentang landasan keimanan orang Islam. Pemahaman menyeluruh atas Timur Tengah menuntunnya pada kesimpulan bahwa penyebab tindakan gerilyawan Pelestina itu adalah tafsir atas kitab suci mereka. Jadilah sebuah ideologi yang terus bercokol di kepalanya tentang kekejaman dan sadistis Islam. Outputnya adalah film berdurasi 15 menit yang menghebohkan : Fitna. Relasi ideologis Wilders dengan konteks hidup dan eksistensinya inilah yang menjadi sasaran analisis bagi sosok Mennheim dengan konsep relasionalnya.

Sejauh ini kita sudah memaparkan dua sudut pandang dalam melihat ideologi. Terlihat sekali bahwa ideologi sebagai sebuah konsep, begitu jauh meninggalkan niat awal sang penemu kata tersebut : Antoined Destutt de Tracy, seorang filsuf Prancis. Awalnya, Tracy melihat ideologi sebagai sebuah ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan. Ini sejajar dengan makna logi sama dengan logos, saat dia digunakan dalam kata biologi dan zoologi. Mengingat masa hidup Tracy adalah saat gerakan rasional yang menuju pada pencerahan, maka dia juga bertekat untuk menciptakan pemetaan pemikiran manusia untuk mencapai terwujudnya manusia yang baik di abad 19 dan seterusnya (Eatwell & Wright, 2004). Namun dalam perkembangannya, ideologi ini kemudian dimaknai sebagai sebuah bentuk yang negatif. Semua ini tak lepas dari tujuan politik Napoleon Bonaperte (1769-1821). Dia menjadikan ideologi sebagai sebuah aspek ontologis yang terlepas dari segala bau ilmiah. Jadilah dia sebuah kekuatan legitimasi tradisional hingga Napoleon bisa berkuasa dengan legitimasi berupa ideologi. Iluminati yang digagas Tracy telah bergeser menjadi tujuan pencapaian kekuasaan itu sendiri. Tak ada yang namanya bahasa netral ketika menggunakan konsep ideologi. Dia telah diberikan muatan negarif oleh Napoleon Bonaparte. Persis seperti kita mengeryitkan dahi dan mencurigai setiap orang yang terlalu banyak bicara tentang partai politik di negeri ini.

Marx dan Mannheim tentu sudah sangat jauh meninggalkan Tracy. Disamping itu, kedua orang ini juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Perspektif politis yang diemban Marx memiliki esensi yang berbeda dengan perspektif sosiologis yang dipaparkan Mannheim. Sosiologi pengetahuan dengan bahan dasar dialektika antara konstruksi ideologi dan eksistensi manusianya, bagi Mannheim lebih mampu untuk menjelaskan dan menghargai manusia sebagai subyek. Apa yang diungkap oleh Mannheim merupakan satu varian dari rangkaian tafsir realitas yang disampaikan Peter Berger & Thomas Luckman dalam buku “Social Construction of Reality”. Meskipun berada dalam ranah fenomenologi, namun membahasakan sosiologi pengetahuan dari Berger & Luckman nampak bisa menjadi roh bagi pembahasan konstruksi ideologi yang diutarakan Mannheim. Dari sudut pandang inilah sebenarnya kita bisa mengurai budaya pop sebagai sebuah mesin kerja ideologi luar biasa dari kapitalisme. Mari kita sedikit bersabar mengurai konsep budaya populer ini sebagai ideologi.

Budaya Populer Sebagai Ideologi

Budaya populer biasanya didefinisikan oleh kepercayaan dan nilai, oleh perilaku dan nilai, dan oleh pemahaman terhadap sejarah dan terhadap keberbedaan. Dari perspektif Marxis sebenarnya tidaklah layak sebuah kelas memaksakan pandangannya terhadap kelas yang lain sepanjang itu menyangkut nilai dan pemahaman tertentu. Namun realitas dunia menunjukkan negasinya. Perspektif elit yang menjembatani pemahaman kita atas kewarasan (para psikolog), surga dan neraka (kyai dan pendeta), standar hidup sehat (dokter dan antek-anteknya), hidup gaya dan gaul (selebriti) menunjukkan bahwa selalu ada kooptasi oleh suatu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial yang lain. Sebenarnya setiap kelompok sosial niscaya memiliki budaya sendiri-sendiri (Burton, 2008). Dengan logika itulah Graeme Burton menegaskan enam konsep kunci melihat budaya populer. Enam konsep kunci itu adalah pemahaman tentang perbedaan dan identitas, bagaimana identitas direpresentasikan, bagaimana budaya diproduksi, relasi sosial dan budaya bersinonim dengan barang-barang, makna perbudakan yang diproduksi dalam teks, dan bagaimana ideologi beroperasi dalam praktik dan barang-barang kebudayaan (hal.53).

Baudrillard dalam "Consumer Society" (1998) telah menunjukkan betapa implikasi bekerjanya budaya populer adalah terciptanya masyarakat konsumtif. Mesin kerja ideologi konsumtif yang diantar oleh budaya populer muncul dalam beragam bentuk seperti fashion, gaya hidup, yang kesemuanya telah menjadi simulakra. Terjadi pergeseran dari nilai tukar dan nilai guna yang dikumandangkan Marx menjadi nilai tanda (sign value) yang digerakkan logika hasrat. Tak pernah ada habisnya. Sementara itu, dengan logika yang sama, Andrew Wernick (1991) menunjukkan betapa iklan menjadi kekuatan dahsyat sebagai sebuah ideologi yang membentuk sebuah struktur masyarakat konsumtif. Ia menyebut iklan sebagai sebuah mata rantai dalam putaran publisitas (vortex of publicity) yang membawa ideologi tersendiri melalui beragam simbol kebudayaan (cultural symbol). Pengakuan atas dua pemahaman penyumbang ideologi ini diberikan oleh Sean Nixon (dalam Paul du Gay,1997:182-186). Melalui tulisannya Nixon menegaskan bahwa nilai tanda yang disampaikan Baudrillard dan kompleksitas semiologi oleh Wernick, telah menjadi semacam mesin budaya konsumen. Ideologi kapitalis yang dikhawatirkan Marx telah merasuki relung-relung budaya setiap sisi hidup manusia. Keduanya sepakat, media massa-lah yang menjadi jembatan penghubungnya. Sementara itu gambaran masyarakat konsumtif yang sangat menarik adalah seperti yang ditunjukkan gambar yang termuat pada iloblog.mattiaspettersson.com/blog yang memperlihatkan seorang anak hasil kerja kapitalisme.

Anak yang terlahir dalam era masyarakat konsumtif adalah sosok bayi yang telah tertato dengan rangkaian merek dari berbagai simbol kapitalisme dunia global. Ada Coca-cola, Levi’s, Sony, BMW, MTV, dan berbagai merek lainnya. Tak ada tempat untuk mengelak dalam konteks kapitalisme ini. Seperti yang ditunjukkan dengan serangkaian bukti menarik oleh George Ritzer dalam buku uniknya "McDonaldization" (2005).


Media dan Budaya Populer

Saat mencermati budaya populer dan media massa, Strinati sampai pada kesimpulan sulitnya melakukan analisis hanya dengan menggambarkan relasi keduanya dengan mengandalkan teori-teori yang berciri khas Marxis. Penekanan Marxis yang terlalu kuat pada aspek determinisme ekonomis membuat analisis atas budaya populer tidak begitu berarti untuk memetakan dinamikanya (Strinati, 2003:200-201). Perspektif Marxis yang gagal menerjemahkan budaya populer ini sudah diantisipasi oleh para gerakan Birmingham di Inggris. Melalui tokohnya Raymond Williams, mereka menciptakan mazab tersendiri yang berbeda dengan mazab Frankfurt di Jerman. Itulah mazab Birmingham dengan cultural studies-nya (Guins & Cruz,2005). Dan mazab inilah yang pada era postmodern sangat mendominasi pemikiran. Dia tidak terkotak-kotakkan oleh establisnya sebuah ilmu. Dia bebas meminjam ilmu apapun untuk memotret apa yang dinamakan budaya. Dalam semua masyarakat, dalam semua entitas, dan dalam segala masa. Beberapa tokoh besar berjejer di belakang nama kajian itu, diantaranya ada Raymond Williams (tentu saja), Stuart Hall, Walter Benjamin, Fredric Jameson, John Fiske,Victor Hugo, dan beberapa nama lainnya yang bertebaran dalam teks-teks kajian budaya bila kita ketik sandi itu di google.com. Dunia sudah mengakui gerakan ini sebagai gerakan pencerahan atas dialektika budaya. Apa yang dipandang kaku dan biner dalam perspektif Marxis, menjadi lentur dari perspektif ini.

Ketika memaparkan bagaimana cara kerja kajian budaya, Angela McRobbie (2006) menganggapnya sebagai sebuah model yang bisa dibaca dari beragam perspektif teoritis. Dia menggunakan teori yang dipaparkan Stuart Hall untuk melihat bagaimana relasi antara media, politik, dan ideologi. Dia melihat dari sudut pandang Paul Gilroy ketika memetakan relasi musik dengan budaya pop. Menggunakan perspektif kolonial yang dibangun Homi Bhabha untuk menjelaskan resistensi dalam budaya pop, lalu menggunakan Bourdieu untuk melihat kebutuhan dan norma (needs and norms), dan khusus untuk menghubungkan kajian budaya dengan postmodernitas, dia membingkainya dengan pemikiran Fredriec Jameson. Kajian budaya sebagai sebuah model bagi McRobbie bisa ditumpangi pendekatan dan perspektif apapun. Sejauh objek kajiannya adalah kompleksitas dan dinamika budaya. Salah satu varian yang serius dipelajari adalah budaya populer.

Budaya populer menjadi sarana bagaimana kapitalisme menjajakkan kakinya dengan jumawa. Prinsip bekerjanya ideologi dengan mesin hegemoni seperti dintrodusir Gramsci telah menemukan habitusnya yang sangat pas. Dia tak bisa dilawan, karena memang mengasyikkan. Dia tak bisa dicerca, karena sadar atau tidak kita larut di dalamnya. Kesungguhan untuk mempelajarinya adalah sebuah gerakan penyadaran untuk bisa membentengi diri dari imbas merusak dan merugikan sebuah budaya populer. Karena, seperti yang diungkapkan Strinati, perspektif Marx melalui Gramsci mungkin sedikit mampu memberikan peta penyadaran tersebut. Bahwa ada "siluman" (meminjam bahasa John B. Thompson) dan “hantu” (meminjam bahasa Marx namun dengan tafsir beda) yang bernama budaya pop yang masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita. Tentu saja untuk melapangkan jalan bagi kapitalisme untuk beranak pinak (Featherstone, 2001; Budiman, 2002).

Nampaknya Strinati percaya bahwa dengan menggunakan ideologi versi Gramsci kita akan bisa melakukan analisis lebih mendalam tentang media massa. Tepat seperti yang ditahbiskan Gramsci bahwa media massa menjadi salah satu kekuatan yang memediasi pesan-pesan penguasa, namun bukan melalui sebuah paksaan dan pemelintiran kebenaran. Media dengan kekuatan persuasifnya menjadi sebuah narasi besar akan kebenaran dan ketertundukan. Di abad ini media massa telah menjadi tertuduh atas merebaknya budaya konsumtif (Storey, 2007; Ritzer, 2008). Pada titik itulah media massa menjadi salah satu mesin kerja yang memediasi budaya pop. Lebih tegas bisa dikatakan, bahwa media massa selain sebagai sebuah kendaraan bagi ideologi, mungkin saja media massa itu sendirilah yang telah menjadi ideologi. Namanya media culture, seperti ditegaskan oleh Dauglas Kellner (1995).

Akhirnya, kesadaran bahwa media massa memiliki posisi sentral dalam permainan ideologi (ideology games) mengharuskan kita lebih cerdas dalam membina relasi dengan media. Media bukanlah hidup di ruang vacum tanpa kepentingan apa-apa. Pembacaan media dengan menggunakan empat perspektif utama yakni institusi media, isi media, khalayak media, dan konteks media, seperti yang ditawarkan oleh Jensen & Jankowski (1991) sangat berguna untuk terus dimasyarakatkan. Tentu saja tantangannya tidak ringan. Sebuah upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat yang merasa dirinya nyaman untuk terus hidup dalam ketidaksadaran. Terhipnotis oleh budaya belanja, kartu kredit, dan dugem ria. Semuanya diperantarai secara kognitif oleh kemegahan dan hedonisme media massa. Mari kita mulai berdoa saja ... semoga para malaikat surga memberi catatan positif atas itu semua ...

Referensi :

Allthusser, Louis, (2004). Tentang Ideologi : Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies, Penerjemah Olsy Vinoly Arnof, Yogyakarta : Jalasutra.

Baudrillard, Jean, (1998). The Consumer Society : Myths and Structures, London : Sage Publications.

Burton, Graeme, (2008). Pengantar Untuk Memahami Media dan Budaya Populer, editor Alfathri Adlin, Yogyakarta : Jalasutra.

Budiman, Hikmat, (2002). Pembunuhan yang Selalu Gagal : Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Eatwell, Roger, & Anthony Wright (Ed), (2004). Ideologi Politik Kontemporer, Penerjemah R.M. Ali, Yogyakarta : Jendela.

Gay, Paul du (ed), (1997). Production of Culture/ Cultures of Production, London : Sage Publications.

Guins, Raiford, & Omayra Zagaroza Cruz (Ed), (2005). Popular Culture : a Reader, London : Sage Publications Ltd.

Herman, Edward S., & Noam Chomsky, (1988). Manufacturing Consent : The Political Economy of the Mass Media, New York : Pantheon Books.

Jary, David, dan Julia Jary, (1991). Collins Dictionary of Sociology, HarperCollins Publisher.

Jensen, Klaus Bruhn & Nicholas W. Jankowski, 1991. A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, London : Routledge.

Kellner, Douglas, (1995). Media Culture : Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern, London : Routledge.

McRobbie, Angela (2006). The Uses of Cultural Studies, London : Sage Publications Ltd.

Strinati, Dominick, (2003).“Populer Culture : Pengantar Menuju Teori Budaya Populer” , Penerjemah Abdul Mukhid, Yogyakarta : Bentang Budaya.

Wernick, Andrew, (1991). Promotional Culture : Advdertising, Ideology and Symbolic Expression, London : Sage Publications.

Keraguan yang Bermakna : Curhat Anak Isoda

“Hidup berarti untuk tertarik pada sesama,
Menjadi bagian dari keseluruhan,
dan menyumbangkan bagianku
untuk kesejahteraan umat manusia.”
-Alfred Adler- 2006

Beberapa hari yang lalu, selepas mengajar mata kuliah “Ilmu Sosial Dasar”, biasa disingkat Isoda, saya membuka-buka halaman facebook saya. Terdapat satu pesan antar dinding (wall) yang menarik. berasal dari seorang mahasiswa tingkat pertama. Angkatan 2009. Isinya tentang pengakuan diri. Nampaknya dia berkeluh kesah. Selengkapnya pesan tersebut berbunyi begini :

“Mas Sulhan, kemaren pas kuliahe njenengan, njenengan bilang " Kalau kalian belum bisa nyaman dengan jurusan komunikasi, lebih baik pindah jurusan lain." begitu kalau ku tak salah ingat. saya sendiri masih berusaha untuk nyaman di sini, karen belum benar2 ada rasa mantap seratus persen di jurusan ini. waktu um kukira ga mungkin masuk komunikasi, paling banter masuk ..... (saya harus sensor karena menyebut nama jurusan lain) tapi ternyata sekarang disini. Pindah jurusan... huh... rasanya seperti jalan keluar...tapi di sisi lain rasanya seperti ingin melarikan diri...saya ingin terus ada di komunikasi, sampai nanti ada aba2 dari universitas kalau saya dinyatakan tak cukup layak untuk lulus.”

Sebagai sebuah sarana tukar menukar gagasan, tempat belajar sesuatu yang baru, bagi saya kuliah selalu saja mengasyikkan. Sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk lari atau pindah ke jurusan selain Komunikasi. Tapi tentu saja saya bukanlah mahasiswa yang curhat tadi. Setiap orang memiliki perasaan dan penilaian diri yang tidak sama. Kita semua berbeda. Penuh keunikan. Bahkan begitu ekstrim. Namun nampaknya diantara kita semua, setiap orang yang beruntung pernah mengecap pendidikan di perguruan tinggi, minimal memiliki satu kesamaan. Kesamaan berupa mimpi untuk menjadi orang yang berhasil. Terjemahan bebasnya adalah “menjadi lebih baik dari hari ini”. Itu tanda kita melihat ke depan. Mencoba mentransformasi lamunan menjadi sebuah mimpi positif bagi diri sendiri, orang tua, dan pihak lain yang dekat dengan kita. Lewat upaya menjadi lebih baik itulah kita bisa “dibanggakan” orang lain. Lebih tepatnya “menjadi berarti” di mata orang lain. Mengapa demikian ? karena kita adalah makhluk sosial. Sesosok spesies yang hanya akan bermakna dengan keberadaan kita ditengah-tengah keberadaan orang lain.

Saya jadi teringat sebuah buku yang berhasil menceritakan betapa berartinya “diri” ini ditengah-tengah orang lain. Bahasanya bagus. Penulisnya Alfred Adler. Seorang tokoh aliran Psikoanalisis. Dalam bukunya “Jadikan Hidup Lebih Bermakna” (2006) murid Sigmund Freud ini menegaskan tentang mengapa kita seringkali bertanya,”apa sebenarnya makna hidup ?”. Menurutnya pertanyaan itu sering muncul saat kita merasa kalah. Sedang putus asa atas hidup ini. Justru pada saat inilah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Merasa sangat tidak berarti. Menariknya, menurut Adler, justru pada saat merasa lemah dan mulai bertanya-tanya tentang diri sendiri, justru pada saat itulah kita sebenarnya tengah menyadari keberadaan kita. Setiap kali kita menyadari kebaradaan kita, maka pastinya kita telah menyadari keberadaan orang lain. Singkatnya, kesadaran personal itu akan menarik kita dari tepian dunia sosial menuju sentral kedirian. Jelas bahwa ketika kita merasa tidak berarti, maka ketidakberartian itu bukan semata-mata dalam “kesendirian” kita, namun telah dikerangkai oleh dimensi sosial kita. Teman mahasiswa tadi merasa dengan masuk dan belajarnya dia di Jurusan Ilmu Komunikasi, tercipta ketidakpercayaan akan pilihan. Ada nada gundah dan ragu dalam setiap kata yang ditulisnya. Artinya dia sudah membandingkan dirinya dengan sistem pembelajaran di Jurusan Ilmu Komunikasi. Dia telah menarik dirinya keluar dari gugusan sistem pembelajaran di jurusan ini. Kesadaran dia akan kepasrahan dan kegundahan menjadi penanda dia telah berada dalam ruang sosial. Inilah perasaan terbuang dari dalam komunitas. Bahasa ilmiahnya “alienasi” (tersisih, terbuang, ter-objek-kan). Bagaimana energi untuk melawan rasa itu agar berbuah rasa nyaman dan bermuara positif ? Mari kita kembalikan pada tiga batasan utama atas kehidupan yang dipetakan Adler.

Alfred Adler menyodorkan tiga realitas untuk dipikirkan sebagai jawaban kesadaran kita atas kehidupan ini. Pertama, kita hidup di permukaan planet yang miskin. Kemiskinan planet itu akan menciptakan kematian andai kita tidak mau bekerja keras untuk menemukan jawaban atas setiap pertanyaan yang membuat bumi ini semakin miskin. Bumi harus diperkaya. Baik dengan pemikiran, unjuk kerja, dan aplikasi kebergunaan. Mulai sekarang pikirkan apa yang bisa anda sumbangkan untuk membangun peradaban. Sekecil apapun itu. Menjadi mahasiswa adalah sebuah cara sederhana. Jadi tetaplah menjadi mahasiswa sampai akhirnya menjadi sarjana. Perlu tekat kuat untuk itu, yang muncul dalam batasan kedua.

Batasan kedua menyatakan bahwa kita bukan satu-satunya anggota dari ras manusia. Sampai di sini, sebagai mahasiswa komunikasi, kita harus sadar bahwa kita tidak sendirian. Ada banyak mahasiswa lain di jurusan. Lebih dari 150 mahasiswa baru. Itu untuk UGM. Belum lagi kalau menghitung berapa jumlah mahasiswa komunikasi di Indonesia. Lalu hitung jumlah lainnya di dunia ini. Semua pasti punya masalah yang kurang lebih sama. Jadi kenapa harus merasa sendirian ? Mereka semua cuma menampakkan rasa percaya diri semata ? Semua mungkin takut dan gelisah. Tapi menyembunyikannya. Agar semua terlihat baik-baik saja. Saat semua masalahnya dianggap kurang lebih sama, mengapa kita tidak berpikir untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya bersama-sama pula ? Wahai teman yang sedang bingung, percayalah bahwa Anda tidak sendirian !

Batasan ketiga yang membuat kita terikat adalah sebuah fakta sosial bahwa ras manusia dan spesies manusia ini terlahir, hidup, dan berkembang dengan basis gender adanya dua jenis kelamin. Orang terdekat yang bisa membantu kita adalah pasangan kita dari jenis kelamin yang berbeda tersebut. Kesadaran atas dua jenis kelamin ini adalah energi positif yang membuat spesies kita ini tidak punah. Jadi tunggu apa lagi ? segera cari pacar ! segera cari teman untuk curhat ! carilah cara untuk membicarakan masalah itu dengan seseorang yang dirasa paling dekat ? mari buat masalahnya ringan dengan membaginya pada banyak orang.

Tiga batasan ini tadi menetapkan tiga masalah utama : pertama, bagaimana menemukan pekerjaan yang memungkinkan kita untuk bertahan dalam batasan yang ditetapkan oleh alam. Anda harus berhasil sebagai mahasiswa komunikasi. Lulus. Bekerja. Dan itu berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kedua, bagaimana menemukan posisi yang tepat di antara sesama, sehingga dapat bekerjasama dan berbagi keuntungan dari kerjasama tersebut. Sadari bahwa Anda bukan satu-satunya mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM ini. Dan mungkin bukan satu-satunya mahasiswa komunikasi di dunia ini. Segera temukan posisi dan peran Anda. Terakhir, bagaimana menolong diri sendiri dengan adanya realitas bahwa kita hidup dalam dua jenis kelamin, dan keberlanjutan pada masa depan umat manusia, dimana tergantung pada kehidupan cinta kita.

Jadi buat siapa saja yang merasa seperti mahasiswa yang curhat tadi, segera saja membuat pilihan. Sebuah pilihan yang berkesadaran : mau pindah atau tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi ! semakin lama dalam keraguan, maka akan semakin membuat kesadaran itu menjadi hilang. Berujung kekalahan. Tidak ada manusia yang mau kalah. Semua ingin jadi pemenang. Minimal pemenang atas hasrat dan irasionalitas. Kenapa ? karena kita adalah makhluk yang berpikir dan itulah yang membedakan kita dengan hewan. Tentu Anda tidak mau dianggap sama dengan hewan, bukan ?

Tepi Kali, Oktober 09

Keraguan yang Bermakna : Curhat Anak Isoda

“Hidup berarti untuk tertarik pada sesama,
Menjadi bagian dari keseluruhan,
dan menyumbangkan bagianku
untuk kesejahteraan umat manusia.”
-Alfred Adler- 2006

Beberapa hari yang lalu, sesudah selesai mengajar satu mata kuliah berjudul “Ilmu Sosial Dasar”, biasa disingkat ISODA, saya membuka-buka halaman facebook saya. Terdapat satu pesan antar dinding (wall) yang menarik. Isinya tentang pengakuan diri. Dari seorang mahasiswa tingkat pertama. Nampaknya dia berkeluh kesah. Selengkapnya pesan tersebut berbunyi demikian :

“Mas Sulhan, kemaren pas kuliahe njenengan, njenengan bilang " Kalau kalian belum bisa nyaman dengan jurusan komunikasi, lebih baik pindah jurusan lain." begitu kalau ku tak salah ingat. saya sendiri masih berusaha untuk nyaman di sini, karen belum benar2 ada rasa mantap seratus persen di jurusan ini. waktu um kukira ga mungkin masuk komunikasi, paling banter masuk ..... (saya harus sensor karena menyebut nama jurusan lain) tapi ternyata sekarang disini. Pindah jurusan... huh... rasanya seperti jalan keluar...tapi di sisi lain rasanya seperti ingin melarikan diri...saya ingin terus ada di komunikasi, sampai nanti ada aba2 dari universitas kalau saya dinyatakan tak cukup layak untuk lulus.”

Sebagai sebuah tempat belajar tukar menukar gagasan, tempat belajar sesuatu yang baru, bagi saya kuliah selalu saja mengasyikkan. Sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk lari atau pindah ke jurusan selain Komunikasi. Tapi tentu saja saya bukanlah mahasiswa yang curhat tadi. Setiap orang memiliki perasaan dan penilaian diri yang tidak sama. Kita semua berbeda. Penuh keunikan. Bahkan begitu ekstrim. Namun nampaknya diantara kita semua, setiap orang yang beruntung pernah mengecap pendidikan di perguruan tinggi, minimal memiliki satu kesamaan. Kesamaan berupa mimpi untuk menjadi orang yang berhasil. Terjemahan bebasnya adalah “menjadi lebih baik dari hari ini”. Itu tanda kita melihat ke depan. Mencoba mentransformasi lamunan menjadi sebuah mimpi positif bagi diri sendiri, orang tua, dan pihak lain yang dekat dengan kita. Lewat upaya menjadi lebih baik itulah kita bisa “dibanggakan” orang lain. Lebih tepatnya “menjadi berarti” di mata orang lain. Mengapa demikian ? karena kita adalah makhluk sosial. Sesosok spesies yang hanya akan bermakna dengan keberadaan kita ditengah-tengah keberadaan orang lain.

Saya jadi teringat sebuah buku yang berhasil menceritakan betapa berartinya “diri” ini ditengah-tengah orang lain. Bahasanya bagus. Penulisnya Alfred Adler. Seorang tokoh aliran Psikoanalisis. Dalam bukunya “Jadikan Hidup Lebih Bermakna” (2006) murid Sigmund Freud ini menegaskan tentang mengapa kita seringkali bertanya,”apa sebenarnya makna hidup ?”. Menurutnya pertanyaan itu sering muncul saat kita merasa kalah. Sedang putus asa atas hidup ini. Justru pada saat inilah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Merasa sangat tidak berarti. Menariknya, menurut Adler, justru pada saat merasa lemah dan mulai bertanya-tanya tentang diri sendiri, justru pada saat itulah kita sebenarnya tengah menyadari keberadaan kita. Setiap kali kita menyadari kebaradaan kita, maka pastinya kita telah menyadari keberadaan orang lain. Singkatnya, kesadaran personal itu akan menarik kita dari tepian dunia sosial menuju sentral kedirian. Jelas bahwa ketika kita merasa tidak berarti, maka ketidakberartian itu bukan semata-mata dalam “kesendirian” kita, namun telah dikerangkai oleh dimensi sosial kita. Teman mahasiswa tadi merasa dengan masuk dan belajarnya dia di Jurusan Ilmu Komunikasi, tercipta ketidakpercayaan akan pilihan. Ada nada gundah dan ragu dalam setiap kata yang ditulisnya. Artinya dia sudah membandingkan dirinya dengan sistem pembelajaran di Jurusan Ilmu Komunikasi. Dia telah menarik dirinya keluar dari gugusan sistem pembelajaran di jurusan ini. Kesadaran dia akan kepasrahan dan kegundahan menjadi penanda dia telah berada dalam ruang sosial. Inilah perasaan terbuang dari dalam komunitas. Bahasa ilmiahnya “alienasi” (tersisih, terbuang, ter-objek-kan). Bagaimana energi untuk melawan rasa itu agar berbuah rasa nyaman dan bermuara positif ? Mari kita kembalikan pada tiga batasan utama atas kehidupan yang dipetakan Adler.

Alfred Adler menyodorkan tiga realitas untuk dipikirkan sebagai jawaban kesadaran kita atas kehidupan ini. Pertama, kita hidup di permukaan planet yang miskin. Kemiskinan planet itu akan menciptakan kematian andai kita tidak mau bekerja keras untuk menemukan jawaban atas setiap pertanyaan yang membuat bumi ini semakin miskin. Bumi harus diperkaya. Baik dengan pemikiran, unjuk kerja, dan aplikasi kebergunaan. Mulai sekarang pikirkan apa yang bisa anda sumbangkan untuk membangun peradaban. Sekecil apapun itu. Menjadi mahasiswa adalah sebuah cara sederhana. Jadi tetaplah menjadi mahasiswa sampai akhirnya menjadi sarjana. Perlu tekat kuat untuk itu, yang muncul dalam batasan kedua.

Batasan kedua menyatakan bahwa kita bukan satu-satunya anggota dari ras manusia. Sampai di sini, sebagai mahasiswa komunikasi, kita harus sadar bahwa kita tidak sendirian. Ada banyak mahasiswa lain di jurusan. Lebih dari 150 mahasiswa baru. Itu untuk UGM. Belum lagi kalau menghitung berapa jumlah mahasiswa komunikasi di Indonesia. Lalu hitung jumlah lainnya di dunia ini. Semua pasti punya masalah yang kurang lebih sama. Jadi kenapa harus merasa sendirian ? Mereka semua cuma menampakkan rasa percaya diri semata ? Semua mungkin takut dan gelisah. Tapi menyembunyikannya. Agar semua terlihat baik-baik saja. Saat semua masalahnya dianggap kurang lebih sama, mengapa kita tidak berpikir untuk menjawab dan menyelesaikan masalahnya bersama-sama pula ? Wahai teman yang bingung, percayalah bahwa Anda tidak sendirian !

Batasan ketiga yang membuat kita terikat adalah sebuah fakta sosial bahwa ras manusia dan spesies manusia ini terlahir, hidup, dan berkembang dengan basis gender adanya dua jenis kelamin. Orang terdekat yang bisa membantu kita adalah pasangan kita dari jenis kelamin yang berbeda tersebut. Kesadaran atas dua jenis kelamin ini adalah energi positif yang membuat spesies kita ini tidak punah. Jadi mengapa sekarang tunggu apa lagi ? segera cari pacar ! segera cari teman untuk curhat ! carilah cara untuk membicarakan masalah itu dengan seseorang yang dirasa paling dekat ? mari buat masalahnya ringan dengan membaginya pada banyak orang.

Tiga batasan ini tadi menetapkan tiga masalah utama : pertama, bagaimana menemukan pekerjaan yang memungkinkan kita untuk bertahan dalam batasan yang ditetapkan oleh alam. Anda harus berhasil sebagai mahasiswa komunikasi. Lulus. Bekerja. Dan itu berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kedua, bagaimana menemukan posisi yang tepat di antara sesama, sehingga dapat bekerjasama dan berbagi keuntungan dari kerjasama tersebut. Sadari bahwa Anda bukan satu-satunya mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM ini. Dan mungkin bukan satu-satunya mahasiswa komunikasi di dunia ini. Terakhir, bagaimana menolong diri sendiri dengan adanya realitas bahwa kita hidup dalam dua jenis kelamin, dan keberlanjutan pada masa depan umat manusia, dimana tergantung pada kehidupan cinta kita.

Jadi buat siapa saja yang merasa sama seperti mahasiswa yang curhat tadi, segera saja membuat pilihan. Sebuah pilihan yang berkesadaran : mau pindah atau tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi ! semakin lama dalam keraguan, maka akan semakin membuat kesadaran itu menjadi hilang. Berujung kekalahan. Tidak ada manusia yang mau kalah. Semua ingin jadi pemenang. Minimal pemenang atas hasrat dan irasionalitas diri sendiri. Kenapa ? karena kita adalah makhluk yang berpikir dan itulah yang membedakan kita dengan hewan. Tentu Anda tidak mau dianggap sama dengan hewan, bukan ?

Tepi Kali, Oktober 09

Gempa Bumi dan Kehancuran Peradaban

Dalam seminggu ini, bisa dipastikan wacana media massa (terutama televisi) Indonesia akan sangat terkonsentrasi pada bencana gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. Dari menit ke menit kita disodori tayangan memilukan. Dari menit ke menit kepada kita dihadirkan narasi penderitaan. Mulai dari tayangan langsung (live), hingga ulasan dan komentar para pakar. Dari pendapat ahli geologi yang mengerti betul tentang aspek kebumian hingga komentar ahli politik yang ngomong ngawur mencari kambing hitam. Semuanya memberikan fakta bahwa ada yang perlu kita renungkan. Ada yang salah dari perilaku kita terhadap alam. “Bumi lagi marah”, itu pesan implisit yang ditulis Alan Wiesman dalam bukunya “The World Without Us” (2007). Bumi tidak khawatir andai manusia tidak lagi hidup dan bercokol di dalamnya. Tanpa manusia. Tanpa kita-kita ini, toh bumi akan baik-baik saja. Manusialah yang merusak bumi lewat segala perilaku jahatnya. Manusia “memakan” batu bara, manusia yang rakus menebangi hutan, menggunduli bukit-bukit, melubangi bukit itu untuk terowongan, serta beragam aktivitas lain yang tidak mungkin dilakukan oleh species selain kita (gorilla umpamanya ?). Hanya manusia yang dengan sombong melakukan itu semua. Tanpa manusia merasa bersalah dengan itu. Semua dengan alasan rasionalitas atas nama kemajuan peradaban. Padahal kita dengan sendirinya tengah berjalan menghancurkan peradaban. Gempa bumi menjadi sebuah contoh konkret kehancuran fisik. Namun dibalik itu semua, ada kehancuran lain yang lebih parah, yang saat ini tengah terjadi persis di depan mata. Sebuah kehancuran peradaban.

Dalam bukunya “Civilization and Discontents” (Pertama kali terbit tahun 1955), yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Peradaban dan Kekecewaan-kekecewaan” (2002), Sigmund Freud melihat sebuah masa depan peradaban yang suram. Sesuram instink dari id yang pada akhirnya tidak bisa lagi dibendung oleh super ego, terlebih oleh ego itu sendiri. Masa dimana kehancuran melanda, saat manusia hanya diperbudak oleh nafsu dan keinginan kehewanan mereka. Nafsu yang selama ini tertekan oleh katup pengaman norma dan relasi sosial kemasyarakat. Dia menyeruak bukan karena terus ditekan, melainkan masyarakat sebagai katup pengaman telah terjalari pula oleh id itu sendiri. Boleh dikata karya Freud ini adalah sebuah puncak penggambarannya atas id yang semakin liar. Seperti ide besar yang ditawarkan oleh Freud pada buku-buku utamanya tentang relasi id, ego, dan super ego (Wollheim & Hopkins, 1982; Freud, 1998; ) Id yang tidak lagi bertahta dalam singgasana kedirian seseorang, namun telah keluar menuju ranah sosial mempengaruhi lingkungan manusia. Sebuah dimensi sosial yang terjalari oleh id tanpa kekuatan super ego untuk mengamankan id yang semakin ‘nakal’ dan ‘tak terkendali’. Saat ini manusia sudah dengan beringas menebang semua pohon yang melindungi ekosistem mereka. Manusia sudah dengan pongah mendirikan gedung-gedung di atas tanah yang rapuh tanpa memperhitungkan kondisi ideal struktur dan daya dukung. Manusia dengan bangga membuat terowongan menembus bukit tanpa berpikir struktur bukit itu akan menjadi labil dengan lubang di tengahnya. Semua adalah gambaran hasrat id yang tidak terkendali. Hasrat untuk dipandang berhasil menciptakan kemajuan teknologi. Memberinya makna sebagai kemajuan peradaban. Padahal ini salah sama sekali.

Itulah inti dari kekhawatiran Freud. Kita telah mendorong diri sendiri pada tepian kehancuran peradaban. Dia serius menganalisis tentang hal ini. Sayang sekali upaya untuk mulai mengeritisi ranah sosial dengan pendekatan psikoanalisis ini tenggelam di tengah-tengah keterkenalan Freud sebagai ahli terapis yang hanya berhubungan dengan orang sakit jiwa (neorosis). Freud meninggal di tengah-tengah upaya memulai elaborasi tersebut. Untunglah kemudian pemikirannya tidak lantas selesai seiring dengan kematian. Elaborasi selanjutnya atas kritik ideologi yang diberikan Freud ditangkap oleh Erich Fromm. Seorang anggota Mazhab Frankfurt yang berhasil menghubungkan antara psikoanalisis dengan pendekatan Marxian. Psikoanalisis yang sangat personal individual, terhubungkan dengan Marxisme yang sosial komunal.

Melalui tulisan Sindhunata (1983) diakui bahwa teori psikoanalisis Freud juga memberikan kontribusi terhadap aliran Frankfurt. Menurut Sindhunata, asal muasal psikoanalisa Freud dimasukkan dalam aliran Frankfurt ini bermula dari sosok Erich Fromm. Murid terbaik sekaligus murtad Freud ini menjadi anggota Mazhab Frankfurt pada tahun 1932. Sebagai komandan Frankfurt, Horkheimer dan kawan-kawannya mendapat kecaman keras karena merekrut aliran psikoanalisa ke dalam ajaran Marx. Namun dengan yakinnya Horkheimer menegaskan bahwa “psikoanalisa merupakan kebutuhan mendesak bagi teori kritis untuk menghadapi masyarakat modern ini” (Sindhunata, 1983:54). Ini tentu saja tidak lepas dari sepak terjang Fromm sebelum bergabung dengan mazhab ini. Hal mana membuat kekaguman tersendiri dari Horkheimer.

Sebelum masuk ke sekolah Frankfurt, Fromm sudah menulis suatu karya "The Dogma of Christ" (1963). Para tokoh Frankfurt menganggap bahwa karya tersebut sebagai contoh konkret integrasi ajaran Freud dan Marx. Dalam karyanya tersebut, Fromm menunjukkan bahwa Marxisme membutuhkan psikoanalisa, sebab psikoanalisa dapat makin mempertajam kritik ideologi dari Marx. Pemahaman Marx yang melihat bahwa segala sesuatu hanya demi meteri, dan untuk memeroleh materi itu orang kemudian melakukan manipulasi (ini dia namakan konsep ideologi) dengan orientasi membenarkan segala perilaku dan keinginannya. Dalam prakteknya, ideologi yang sebenarnya merongrong martabat insani diterangkan dan dibenarkan atas nama gagasan-gagasan luhur. Penganut ideologi berusaha menegaskan bahwa praktek ini dan praktek itu sesuai dan dituntut oleh gagasan ini dan gagasan itu. Jadi segala sesuatu yang mengontruksi kebutuhan atas materi itu sebenarnya berasal dari penciptaan gagasan-gagasan saja. Terkait dengan ideologi, menurut Marx ideologi itu lahir bukan dari kesadaran manusia itu sendiri tapi dari kebutuhan dan kepentingan material manusia secara nyata. Melalui pemaparan inilah Fromm menawarkan “proyek damai” antara psikoanalisa dan Marxisme.

Tentang kritik ideologi ini, Fromm menganggap bahwa Marx kurang memberikan alasan secara persis kenapa kesadaran langsung ditentukan oleh kenyataan. Menurutnya ada missing-link antara bangunan atas yang ideologis dan basis (bawah) yang sosio-ekonomis dalam kritik ideologi Marx. Psikoanalisalah yang kiranya dapat menerangkan dengan tepat hubungan antara basis (kehidupan material yang real) dan bangunan atas kesadaran manusia. Seperti yang diajarkan Freud, Fromm (2001; 2002) menunjukkan bahwa dalam psikis terdapat dua naluri dasar yang selalu berkonflik, yakni naluri seksual dan naluri mempertahankan diri (self preservation drive). Satu Eros dan yang lainnya Thanatos. Naluri mempertahankan diri selalu minta dipuaskan secara langsung, misalnya rasa lapar hanya bisa dipuaskan dengan makanan. Sedang naluri seksual dapat digantikan, disublimasikan dan dipuaskan dalam fantasi. Jadi naluri seksual itu lebih luwes terhadap kondisi sosial yang tidak dapat memuaskannya, sedangkan naluri mempertahankan diri sangat kaku terhadap lingkungannya. Maka ideologi mestinya ditinjau dalam hubungan dengan naluri seksual ini, karena ideologi adalah semacam fantasi yang dapat memuaskan naluri seksual itu. Naluri seksual itulah kunci untuk memahami ideologi.

Jadi dengan menjabarkan naluri-naluri seksual ke dalam berbagai kebutuhan konkret, kita akan memahami bahwa ideologi justru merupakan semacam represi atau penundaan terhadap kebutuhan tersebut. Dan patut dikemukakan bahwa dorongan-dorongan psikis itu tidak hanya bersifat biologis, melainkan juga historis yang artinya mereka juga merupakan produk dari situasi sosial tertentu. Dengan demikian psikoanalisa tidak hanya dapat menerangkan gejala-gejala yang sifatnya individual, tapi juga sosial. Analisa terhadap dorongan-dorongan psikis yang sifatnya sosial ini, tentu akan makin membantu untuk menyelami berbagai bentuk “rasionalisasi sosial” yang terkandung dalam ideologi.

Menurut Fromm, teori Freud tentang superego memberi alasan jelas mengapa masyarakat dapat memanipulir naluri-naluri bawaan demi suatu identifikasi yang disodorkan masyarakat. Dengan teorinya tentang Oedipus kompleks yang diterapkan kepada masyarakat secara luas, Freud menerangkan bahwa “ego ideal” atau “superego” dapat berbentuk pribadi, kelompok yang mungkin saja dibenci dan dimusuhi secara aktif (seperti anak terhadap bapak dalam sebuah keluarga) namun individu atau kelompok tertarik dan kagum padanya. Pada zaman ini ajaran Freud itu bisa berbunyi, kendati penguasa itu dibenci dan tidak disukai, toh kelas yang ditindas oleh penguasa tetap tertarik secara emosional kepada penguasa tersebut. Superego tersebut bisa berbentuk rasionalisasi atau ideologi penguasa yang terus-menerus menentukan dan mungkin memaksa anggota masyarakat, tapi anggota masyarakat mematuhinya. Padahal dibalik superego tersebut tersembunyi berbagai kepentingan untuk manipulasi dan penindasan. Kita tahu bahwa menebang pohon sama saja dengan merusak ekosistem perlahan-lahan. Namun karena ada alasan-alasan pembenaran atas penebangan (pembukaan perumahan, penciptaan perkotaan, bahkan jelas-jelas untuk dijual atas nama eksport kebanggaan), kita mengamini dan secara diam-diam ikut berpartisipasi di dalamnya. Itulah ideologi pembenaran. Semakin modern manusia, semakin mampu dia menciptakan pembenaran atas segala perilakunya. Jelaslah bila bicara tentang pembenaran ini, teori superego bisa memberi penjelasan tentang pengertian dan timbulnya ideologi yang tersembunyi dibalik segala apologi tadi. Saran Freud dan Fromm, Lewat kritik terhadap superegolah maka bisa dijalankan kritik ideologi yang memadai.

Jadi bahwa kemudian manusia telah terjebak pada pembenaran-pembenaran mereka sendiri dalam merusak alam, menghisap rakus air bersih, mengebor habis sumber gas alam, menghilangkan sawah dan menggantinya dengan deretan gedung dan perumahan, telah menjadi bukti gagalnya sang super ego membatasinya hasrat liar sang id. Semua itu adalah ideologi yang terlembagakan atas nama kebenaran dan kemajuan. Kita terlena. Kita merasa bangga. Tanpa menyadari bahaya semakin mengancam kita. Implikasi dari semua itu telah kita rasakan hari ini. Mungkin akan terus terjadi. Saat bumi menunjukkan amarahnya. Dia akan sangat menakutkan. Bumi yang marah itu membelah. Bumi yang marah itu mengguncangkan. Bumi yang marah itu menciptakan tangis dan kesedihan. Bumi yang marah itu membuahkan penderitaan. Dia ungkapkan ketidaksenangannya. Dia berikan “kenikmatan” rasa beda. Sebuah kenikmatan untuk menghargai betapa mahalnya kehidupan. Sebuah anugerah kehidupan yang telah semakin kita kurangi seiring dengan rakusnya kita menuju kehancuran peradaban. Minimal Freud dan Fromm telah berupaya mengingatkan. Sebelumnya para nabi dan rasul juga telah melakukan hal serupa. Namun manusia memang selalu mengulang-ulang kesalahan. Kita memang telah berada di tepian peradaban.

Tepi Kali, Oktober 09